Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan bahwa pada 2021 ini, Kementerian Agama hanya mendapatkan kuota deretan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 9.464 orang. Formasi ini diperuntukkan bagi PPPK guru madrasah, guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah, dan dosen PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam). Jumlah ini, menurut Gus Yaqut tak sepadan dengan kebutuhan Kemenag yg memperlukan sebanyak 68.064 orang.
"Jumlah deretan ini dipandang belum memadai apabila dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan kekurangan guru dan dosen sebanyak 68.064 orang. Formasi ini baru memenuhi 14% dari total kebutuhan tersebut,” tutur Gus Yaqut dilansir dari laman Kemenag, Senin (18/1).
Ia pun merinci, dengan cara nasional kekurangan tersebut terdiri dari 27.641 orang-orang guru madrasah, 36.866 orang-orang guru PAI, dan 3.557 orang-orang dosen PTKI. "Untuk itu, dibutuhkan upaya penambahan kuota untuk deretan rekrutmen PPPK tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan di atas," kata Gus Yaqut ketika melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi VIII DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Oleh Karenanya, Kemenag akan berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai upaya untuk penambahan kuota deretan rekrutmen tenaga Pegawai Pemerintah melewati Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kementerian Agama tahun 2021.
"Kami akan mendiskusikan kekurangan kuota (PPPK) ini dengan pihak Kemendikbud yg mempunyai kuota mencapai lebih dari satu juta. Kami juga telah menyiapkan surat untuk dikirim ke Kementerian PANRB mengenai usulan penambahan kuota rektrutmen guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama," ungkapnya.
Seleksi PPPK ditetapkan Maret 2021 Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo berkata bahwa deretan untuk seleksi 1 juta guru honorer menjadi PPPK akan ditetapkan Maret 2021. Pihaknya akan memverifikasi dan menetapkan deretan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan mempertimbangkan Dapodik Kemendikbud sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku.
Jumlah deretan guru PPPK yg diajukan pemerintah kawasan baru mencapai 489.664 alias tak lebih dari setengah target. Katmoko berkata tetap ada lima pemerintah kawasan yg belum mengajukan formasi, yakni Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.
Kesempatan mengajukan deretan telah ditutup semenjak 31 Desember 2020. Namun, Katmoko berkata tetap ada sejumlah pemda yg bakal membenahi arsip dan dokumen pengajuan formasi. Provinsi yg belum mengajukan juga tetap diberi kesempatan.
"Terdapat 58 Pemda yg berkomitmen untuk segera melengkapi dokumen pengusulan dengan jumlah total usulan 64.262," lanjut dirinya dikutip dari CNN Indonesia.
Formasi tersebut diajukan oleh satu provinsi dan 57 kabupaten/kota dan tetap butuh diperbaiki sebab belum lengkap. Saat ini, katanya, Kementerian PANRB bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Negara dan pihak terkait sedang melakukan finalisasi perancangan sistem penerimaan dan soal ujian kompetensi seleksi PPPK.
0 comments: